Hari Bhayangkara

      Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ada sejak jaman Majapahit,masa kolonial Belanda juga jaman pendudukan jepang. Namun secara  resmi didirikan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
      Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
      Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
      Mengingat sejarah yang panjang dan fungsi berat yang diemban Polri seyogyanya di setiap momentum peringatan Hari Bhayangkara hendaknya terus mengevaluasi diri, agar menjadi institusi yang kredibel,transparan,akuntabel serta terus menjunjung supremasi hukum.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Hari Keluarga Nasional

Dikembangkan pertama kali oleh BKKBN di Lampung pada tanggal 29 Mei 1993 pada masa presiden Soeharto,maka pada tanggal 29 Mei kita kenal sebagai hari Keluarga Berencana.

Sebuah keluarga merupakan institusi terkecil yang membentuk sebuah bangsa. Sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera tentu akan membentuk sebuah bangsa yang hebat. Berbagai aktivitas baik ekonomi,sosial,politik tentu akan dimulai dari keluarga.

Begitu banyak peran dari sebuah keluarga untuk bangsa secara keseluruhan,sudah selayaknya mendapat porsi perhatian lebih untuk terus mengingatkan dan terus menggiatkan program-program demi menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas.

Konferensi Meja Bundar

      Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah tindak lanjut dari persetujuan Roem-royen yang dilakukan dibawah pengawasan UNCI. Konferensi ini dimaksudkan agar bisa menyelesaikan sengketa antara Indonmesia-Belanda terutama yang menyangkut kedaulatan Republik Indonesia.
      Konferensi dilaksanakan di Den haag (Belanda) dimulai tanggal 23 Agustus 1949 -2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Drs.Moh. Hatta sebagai pemimpin delegasi dengan anggota delegasi antara lain Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. J. Leimena,  Mr. Ali sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono  Hadinyoto, Dr. Djodjohadikusumo, Mr. A. K. Pringgodigdo, Kolonel T. B. Simatupang, dan Mr Sumardi. BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari pontianak, sedangkan komisi PBB diwakili Herremans Merle Cohran, Critchley dan Romanos.
Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang akhirnya KMB memutuskan  sebagai berikut :
1) kerajaan Belanda menyerahkan ssepenuhnya kedaulatan atas Indonessia dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia.
2)Penyerahanan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949.
3) masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah satu tahun penyerahan kedaulatan.
4) antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda.
5) Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
      Keputusan KMB kemudian ditandatangani pada 27 Desember 1949 oleh Ratu Juliana dan Drs Moh. Hatta di Amsterdam, Belanda. Dalam waktu yang bersamaan di Jakarta tepatnya di Istana Merdeka, dilakukan pula penandatanganan hasil KMB oleh A.J.H. Lovink dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penandatangan KMB ini mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia secara formal.

Sumber : dari berbagai sumber

Konferensi Inter Indonesia

      Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi antara pemerintah RI dengn Bijeenkonst voor federaal overleg (BF0) atau badan permusyawaratan federal, konferensi dimaksudkan untuk mencapai kata kesepakatan mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat sebagai bahan pembicaraan dalam KMB di Den haag Belanda.
      Peserta Konferensi Inter Indonesia adalah wakil pemerintah RI dan wakil negara bagian dipimpin oleh Van Mook. Konferensi Inter Indonesia melahirkan keputusan :
a) Negara Indonesia Serikat dinamakan Republik Indonesia Serikat.
b) bendera kebangsaan adalah sang merah putih.
c) lagukebangsaan Nasionaladalah Indonesia Raya.
d) bahasa nasionaladalah bahasa Indonesia.
e) hari nasionaladalah 17 agustus.
      Dari keputusan tersebut tergambar bahwa RI mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara bagian tersebut yang terbukti bahwa sebagian besar keputusan adalah satu suara. Dari hal tersebut tercermin bahwa negara boneka sangat dipaksakan oleh Belanda.

Sumber : dari berbagai sumber

Persetujuan Roem - Royen

       Pada 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer dan menduduki ibukota RI,Jogjakarta. Para pemimpin RI  Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap dan diasingkan ke pulau Bangka. Sesaat sebelum Jogjakarta jatuh di Halaban, Sumatra Barat dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) pada 22 Desember 1948 yang dijalankan oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara. Selain itu dibentuk pula Komando Perang Gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
     Dunia internasional bereaksi,pada 23 Januari 1949 di New Delhi diadakan pertemuan oleh 19 negara di Asia. Pertemuan tersebut memutuskan agar para pemimpin Indonesia dikembalikan dan tentara Belanda harus ditarik mundur dari Jogjakarta. Berkaitan dengan hal itu DK PBB pada 28 Januari 1949 bersidang dengan menghasilkan keputusan :
1. Penghentian operasi militer Belanda di Indonesia.
2. Pembesar-pembesar RI harus dikembalikan ke Jogjakarta.
3. Pengakuan kedaulatan Negara Indonesia Serikat. 
     PBB kemudian membentuk United Nations Comission for Indonesia ( UNCI ). Perundingan Indonesia Belanda dibawah UNCI dimulai pada 14 April 1949 . Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr Muhamad Roem,delegasi Belanda dipimpin oleh Dr van Royen. Pada 17 Mei 1949 dicapailah kesepakatan yang disebut persetujuan Roem-Royen. isi persetujuan itu sebagai berikut :
1. Delegasi Indonesia menyetujui untuk :
a) Menghentikan perang gerilya.
b) Bekerja samamengembangkan keamanan
2. Delegasi Belanda menyetujui untuk :
a) Mengembalikan pemerintah RI ke Jogjakarta.
b) Menghentikan operasi militer dan membebaskan pemimpin RI serta secepatnya mengadakan KMB

Sumber : dari berbagai sumber

Perundingan Renville

     1 November 1947 DK PBB mengusulkan agar Indonesia dan Belanda melakukan perundingan dengan bantuan dari KTN dalam KTN Australia diwakili Richard Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeeland dan AS diwakili oleh Dr.Frank Graham. Pada 27 Oktober 1947 KTN tiba di Jakarta mengusulkan perundingan.
     Pada tanggal 8 Desember 1947 diselenggarakan konferensi diatas kapal angkatan laut AS yang bernama USS Renville. Indonesia dan Belanda menyetujuinya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr Amir syarifuddin, delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojo Atmodjo seorang Indonesia yang memihak pada Belanda.
      Perundingan menghasilkan persetujuan yang kemudian disebut persetujuan Renville, isi persetujuan itu sebagai berikut :
a)Pemerintah  RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Belanda sampai pada waktuyang ditetapkan oleh Belanda untuk mengakui negara Indonesia Serikat.
b)Di beberapa daerah di Jawa,Madura dan Sumatera dilakukan pemungutan suara apakah daerah-daerah tersebut mau masuk RI atau Negara Indonesia Serikat.
      Perundingan Renville semakin menyulitkan posisi Indonesia sementara Belanda melakukan blokade ekonomi akibatnya perundingan Renville mendapat reaksi keras dan kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan bermunculan kelompok anti pemerintah khususnya partai PKI dibawah pimpinan Muso pada tanggal 18 september 1948 di Madiun mengambil kesempatan untuk melakukan kudeta atas pemerintah Indonesia yang sah.

Sumber : Dari berbagai sumber

Perundingan Linggarjati

     
       Kehadiran tentara sekutu bersama NICA meyebabkan situasi yang kian meruncing. Perjuangan bersenjata berkobar di berbagai daerah begitu pula berbagai usaha diplomasi digencarkan pemerintah RI.
       Pemerintah RI maupun Belanda saling menolak usulan satu sama lain. Untuk mengatasi kebuntuan, Indonesia membentuk delegasi khusus yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir dengan anggota Mr.Moh.Roem, Mr.Susanto Tirto Tirtoprodjo,dan dr.A.K.Gani,disertai anggota cadangan diantara nya Mr.AmirSyarifuddin,dr.Sudarsono,dan dr.J.Leimena.Pihak pemerintah Belanda diwakili suatu Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof.Schermerhorn dengan anggotanya Max van Mook.
       Perundingan yang dilangsungkan di Linggarjati,pada tanggal 10 November 1946, menghasilkan keputusan sebagai berikut :
1)Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 januari 1949. 2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
3) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.
       Perundingan Linggarjati pro dan kontra. Mereka yang kontra dengan perundingan membentuk kelompok Barisan Republik Indonesia. Setelah melalui proses pendekatan akan pentingnya pengakuan atas keberadaan Indonesia,maka pada 25 Maret 1947 perundingan Linggarjati ditandatangani.

Sumber : dari berbagai sumber